oleh Dr Arli Aditya Parikesit
Pada bulan Januari 2018, masyarakat dikejutkan dengan keputusan Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Permendagri No. 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian. Peraturan tersebut intinya mewajibkan pengawasan kegiatan penelitian untuk menangkal efek negatif yang dapat membahayakan ideologi negara Pancasila.
Meskipun peraturan tersebut akhirnya dicabut menyusul penolakan banyak kalangan, kekhawatiran akan intervensi politik dalam kegiatan-kegiatan sains atas nama nasionalisme ataupun ideologi lainnya, belum sepenuhya lenyap.
Persimpangan antara ideologi dan sains bukanlah kejadian khas Indonesia, mengingat munculnya kembali tren global skeptisisme sains beberapa waktu terakhir—misalnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengatakan pemanasan global adalah tipuan.
Jauh sebelum Indonesia dan AS tenggelam dalam dialektika ideologis ini, negara-negara lain mencoba mencampurkan ideologi dengan sains, tanpa banyak keberhasilan. Salah satu contoh terkenal adalah Uni Soviet. Ideolog terkemuka mereka pernah menyatakan bahwa genetika Mendel memanifestasikan “ilmu borjuis”. Soviet sangat curiga dengan latar belakang Mendel sebagai seorang imam Katolik, sementara Mendel melakukan penelitian secara independen tanpa intervensi dari gereja. Efek langsungnya jelas: ilmu kehidupan Soviet tertinggal di belakang barat selama beberapa dekade.
Demikian pula, Nazi Jerman juga mencoba merancang “ilmu Arya” untuk mendorong pengembangan ilmiah bagi Arya atau Jerman kulit putih. Werner Heisenberg, fisikawan kuantum yang terkenal, ditugaskan untuk membangun bom atom Jerman untuk menjunjung tinggi “keunggulan ras Arya” di dunia. Proyeknya salah perhitungan, dan kehancuran reaktor sudah dekat. Pada dasarnya, ilmu ideologis Soviet dan Nazi gagal total, dan ide-ide mereka memudar menjadi terlupakan.
Indonesia mengambil jalan yang sangat berbeda dari negara-negara tersebut. Presiden Sukarno telah mulai mengembangkan ilmu pengetahuan Indonesia, terutama untuk keperluan militer.
Selama masa jabatannya, kita telah mengembangkan industri roket, mengingat berbagai ancaman separatisme serta konfrontasi dengan Belanda.
Politik jauh lebih stabil di bawah Soeharto, dan pengembangan ilmiah berfokus pada melayani pembangunan ekonomi. BJ Habibie, sebagai menteri riset dan teknologi dan penerus Soeharto, menyusun rencana strategis untuk pengembangan sains dan teknologi di Indonesia, seperti pengembangan aeronautika, bioteknologi, ilmu material, dan lainnya sebagai bidang penelitian yang diprioritaskan bangsa.
Selama masa Habibie sebagai menteri, wakil presiden dan presiden, menjadi ilmuwan adalah impian banyak siswa sekolah menengah. Keberhasilan besar menempatkan ilmu pengetahuan ke dalam wacana publik terutama karena kejeniusan Habibie dan kemampuan untuk mengimplementasikan program-programnya. Meskipun hari ini, di Indonesia yang demokratis, kita tidak dapat mengandalkan satu figur untuk menjunjung tinggi program kita, kampanye untuk sains harus dilakukan dengan cara yang lebih sistematis untuk mempertahankan keunggulannya dalam wacana publik.
Hari ini, perkembangan ilmiah quo vadis Indonesia?
Saat ini, kita hampir tidak melihat wacana publik tentang sains dan teknologi. Karena pabrikan pesawat milik negara, IPTN, berganti nama menjadi PT Dirgantara Indonesia setelah krisis keuangan Asia, pengaruh kuat para teknokrat Orde Baru memudar. Bahkan ada ide untuk membubarkan kementerian penelitian dan teknologi negara, karena dianggap tidak efisien. Lebih mengkhawatirkan lagi, laporan-laporan tentang “energi biru”, atau air laut berubah menjadi energi, yang diduga merupakan tipuan, beredar luas. Untungnya, di bawah Presiden Joko “Jokowi” Widodo, para teknokrat sangat dibutuhkan untuk program pembangunan infrastrukturnya.
Namun, dengan fokus pada infrastruktur, seperti kereta api di Sulawesi dan Papua, fasilitas kesehatan, jalan raya laut dan sebagainya, kita masih melihat sisa-sisa kebijakan sains Orde Baru.
Gagasan developmentalism masih ada, meskipun tanpa narasi eksplisit tentang topik tersebut. Sebagai gantinya, kita perlu mendorong wacana tentang mendemokratisasikan sains, sehingga peraturan aneh seperti pembatasan langsung terhadap penelitian yang dicabut tidak akan terulang.
Namun, pada akhirnya, tidak mudah untuk melibatkan publik dalam wacana tentang sains.
Gagasan yang lebih menakutkan adalah kecenderungan menghubungkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan para teknokrat yang dianggap antireformasi. Asosiasi ini tidak adil, karena generasi teknokrat baru-baru ini tidak memiliki hak istimewa yang dinikmati oleh para pendahulu mereka.
Kita juga harus mengakui bahwa tidak semua program Orde Baru itu buruk dan menghamburkan banyak uang masyarakat.
Beasiswa Habibie yang diprakarsai pada akhir 1990an telah memungkinkan ribuan teknokrat memiliki kehidupan yang lebih baik, membantu mereka untuk berkontribusi bagi pembangunan bangsa. Sejumlah skema beasiswa saat ini telah meniru beasiswa Habibie.
Adalah kepentingan terbaik semua pemangku kepentingan, baik di akademisi, pemerintah atau bisnis, untuk bergabung dengan forum tripartit untuk membahas perumusan kebijakan penelitian kita.
Forum semacam itu juga harus memasukkan anggota dalam tahun-tahun produktif mereka yang memahami kombinasi kebijakan publik dan penelitian. Peneliti muda—yang merupakan pemimpin masa depan Indonesia—harus diberi forum untuk mengekspresikan pendapat mereka. Kita masih ingat peristiwa mengerikan tahun 1965-1967, ketika seluruh generasi ilmuwan muda Indonesia di luar negeri terpinggirkan karena kekacauan politik di dalam negeri. Marginalisasi khusus itu merupakan penghalang utama bagi perkembangan ilmu pengetahuan Indonesia pada saat itu. Itu seharusnya tidak pernah terjadi lagi.
Karena itu, kita harus mendorong keterlibatan peneliti muda, bisnis, dan pihak pemerintah untuk mencapai konsensus mengenai visi dan misi Indonesia tentang pengembangan ilmiah.
__________________________
Penulis mengepalai departemen bioinformatika di Institut Internasional Indonesia untuk Ilmu Hayati dan merupakan anggota Akademi Ilmuwan Muda Indonesia.
Artikel ini sebelumnya pernah dimuat di Koran The Jakarta Post edisi 1 Maret 2018.
https://www.thejakartapost.com/news/2018/03/01/stop-science-mixing-with-ideology.html
